BELEID KSEI, DI ERA SCRIPLESS SETTLEMENT

Perubahan sistem membawa konsekuensi hukum. Perdagangan efek dan penyelesaian transaksi yang tanpa diikuti pergerakan fisik warkat harus diikuti oleh penyesuaian ketentuan hukum.

Ringkasnya begini. Mulai Maret 2000 secara gradual tapi pasti, tak akan ada lagi sertifikat saham dan obligasi yang ’berkeliaran’ dari satu ruang ke ruang lain atau dari gedung yang satu ke gedung yang lain. Semua warkat efek akan berubah menjadi data elektronik yang disimpan di KSEI.

Jika diperjualbelikan, perpindahan efek dilakukan secara book entry settlement. Yaitu pemindahbukuan efek melalui pendebitan dan pengkreditan efek pada rekening efek di KSEI. Perubahan ini tentu berdampak pada perangkat hukum yang ada.

Secara hukum, perubahan wujud saham atau obligasi dari bentuk fisik menjadi elektronik berpegang pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) No 1 Tahun 1997, dan Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 (UUPM). Dalam UUPM pasal 55 disebutkan, penyelesaian transaksi efek dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain.

Secara detailnya, aturan scripless settlement dipaparkan dalam Peraturan Bapepam No VI.A.3 tentang rekening efek pada kustodian. KSEI juga mengeluarkan peraturan mengenai jasa layanan kustodian sentral.

Saat ini —efek berwujud fisik—, ada perbedaan peraturan antara pelayanan penyelesaian transaksi dan penyimpanan saham, obligasi dan instrumen derivatif. Perbedaan pelayanan terjadi karena perbedaan karakteristik antara saham yang bersifat atas nama, dan obligasi yang bersifat atas unjuk. Penyelesaian transaksi saham harus melewati prosedur balik nama, dan nama pemiliknya dicantumkan di sertifikat sahamnya. Sedang pada obligasi tak tercantum nama pemilik dalam sertifikatnya.

Dengan berubahnya seluruh sertifikat efek yang diperdagangkan di bursa efek menjadi data elektronik, maka perlakuannya akan sama. Bukti kepemilikan investor untuk semua efek berbentuk konfirmasi tertulis yang dikeluarkan KSEI.

 

Saat ini, KSEI tengah mempersiapkan peraturan tentang pelayanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi tanpa warkat. Inti peraturannya masih sama dengan saat efek berbentuk fisik. KSEI juga tengah mempersiapkan sejumlah perangkat hukum, di antaranya format perjanjian dan kontrak penitipan kolektif. Perangkat hukum itu nantinya akan dibuat bersama partisipan, yakni emiten, anggota bursa, dan bank kustodian.

Emiten pun perlu melakukan beberapa penyesuaian perangkat hukum guna memuluskan scripless settlement. Anggaran dasar (AD) perseroan harus diubah agar bisa mengakomodasi kehadiran efek berbentuk elektronik. Menurut data Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), sekitar 80 persen dari 299 emiten sudah menyesuaikan AD dengan peraturan Bapepam mengenai scripless settlement.

Kunci utama pelaksanaan book entry settlement adalah penyimpanan seluruh efek yang akan ditransaksikan ke dalam rekening efek pada KSEI. Secara hukum, efek yang tersimpan dalam kustodian sentral disebut efek dalam penitipan kolektif.

Dalam UUPM disebutkan, efek yang berada dalam penitipan kolektif itu dicatat pada daftar pemegang efek emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), yakni KSEI. Dalam rekening efek KSEI nantinya akan tercatat rekening perusahaan efek dan rekening bank kustodian, yang mewakili rekening investornya.

Pembukuan rekening efek pada KSEI dilakukan berjenjang. Pada jenjang pertama, perusahaan efek (PE) dan bank kustodian (BK) membuka rekening di KSEI. Dalam rekening itu, PE dan BK akan menyimpan efek milik nasabah maupun miliknya sendiri. Jenjang kedua, investor membuka rekening di PE atau BK untuk mencatatkan efek miliknya.